cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurzamzam
Contact Email
zamzam.law@gmail.com
Phone
+6285242942361
Journal Mail Official
bolrev.borneo@gmail.com
Editorial Address
Jalan Amal Lama No 1 Tarakan Kalimantan Utara
Location
Kota tarakan,
Kalimantan utara
INDONESIA
Borneo Law Review Journal
Published by Universitas Borneo Tarakan
ISSN : 25806750     EISSN : 25806742     DOI : https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Borneo Law Review is the Journal of Legal Studies that focuses on law science. The scopes of this journal are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights and International Law. All of focus and scope are in accordance with the principle of Borneo Law Review.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020" : 6 Documents clear
OPTIMALISASI SISHANKAMRATA MELALUI PENERAPAN LIMA PILAR TOTAL DEFENCE SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN NEGARA INDONESIA YANG BERDAULAT Wahyu Beny Mukti Setiyawan; Bagus Hanindyo Mantri; Amir Junaidi
Borneo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i2.1715

Abstract

AbstrakMenurut data statistik kependudukan dunia megatakan bahwa Negara Indonesia memliki jumlah penduduk terbanyak ke-empat, sebanyak 237,6 juta jiwa. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia (the biggest archipelago state in the world). Keadaan tanahnya yang subur, dan terletak diantara dua benua serta dua samudera besar, membuat posisi geografis Indonesia sangat strategis. Hal ini menyebabkan banyak negara lain di dunia sejak dulu ingin menguasai bumi nusantara ini. Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan sumber dorongan terbesar tekad bangsa Indonesia untuk mencapai suatu tujuan bangsa. Salah satu upayanya adalah dengan memperkuat pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pada penerapanya saat ini SISHANKAMRATA belum berjalan secara optimal dalam melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya kualitas SDM, lemahnya ketahanan ekonomi Indonesia, kurang harmonisnya hubungan TNI dan Polri, rendahnya stabilitas politik, dan pudarnya rasa nasionalisme pada generasi muda. Untuk itu diperlukannya sebuah Kebijakan Pembangunan Kekuatan Pertahanan mencakup pembangunan kemampuan nasional. Konsep Optimalisasi SISHANKAMRATA dengan 5 Pilar Total Defence System sebagai pembaharuan dan penguatan dari pertahanan nasional dengan menggabungkan konsep SISHANKAMRATA Indonesia dengan konsep Total Defence System Singapura yang selaras dengan cita-cita Dasar Negara. Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue-approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach), Konsep Optimalisasi SISHANKAMRATA dengan lima Pilar Total Defence System memberikan solusi yang solutif dalam awal langkah baru menyongsong negara Indonesia yang Berdaulat dengan Pengoptimalan Sistem Pertahanan Nasional Indonesia dalam Kerangka SIHANKAMRATA.Kata kunci: SISHANKAMRATA,Sumber daya Manusia.AbstrakAccording to world population statistics, Indonesia has the fourth largest population, 237.6 million. Indonesia is also the largest archipelago country in the world (the biggest archipelago state in the world). The condition of the fertile land, and is located between two continents and two large oceans, makes Indonesia's geographical position very strategic. This has caused many other countries in the world to have always wanted to dominate this archipelago. The preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the greatest source of encouragement for the Indonesian nation's determination to achieve a national goal. One of the efforts is to strengthen the defense and security of the Republic of Indonesia. However, in its current implementation, SISHANKAMRATA has not been running optimally in protecting and defending the sovereignty of the Indonesian state. This is due to several factors such as the low quality of human resources, the weak resilience of the Indonesian economy, the lack of harmony between the TNI and the Police, low political stability, and a fading sense of nationalism in the younger generation. For this reason, a Defense Force Development Policy is needed which includes building national capabilities. The concept of optimizing SISHANKAMRATA with 5 Pillars of Total Defense System as a renewal and strengthening of national defense by combining the Indonesian SISHANKAMRATA concept with the Singapore Total Defense System concept which is in line with the Basic ideals of the State. The type of research that the writer will use in this research is juridical-normative research using the statue-approach method, the conceptual approach, and the comparative approach, the SISHANKAMRATA Optimization Concept with the five Pillars of Total Defense. The system provides a solution that is a solution in the beginning of a new step towards welcoming the Sovereign Indonesian state by optimizing the Indonesian National Defense System in the SIHANKAMRATA Framewor.Keywords: SISHANKAMRATA,Human Resources.
Rethinking the Applicability of Emission Trading System in ASEAN: Lesson from the European Emission Trading System Yovi Cajapa Edyka; Yulisa Wineyni; Mahfut Mahfut; M. Muhdar M. Muhdar; Haris Retno Susmiati
Borneo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i2.1717

Abstract

AbstrakPerdagangan karbon adalah masalah universal yang dapat dipraktikkan di setiap negara, termasuk di kawasan seperti Uni Eropa. Uni Eropa adalah satu-satunya organisasi regional yang berpartisipasi sebagai pihak dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Sejauh ini Uni Eropa telah membentuk kerangka hukum yang paling ambisius untuk pengurangan emisi karbon di dunia. ASEAN sebagai asosiasi perkumplan negara-negara di Asia Tenggara dengan tingkat emisi yang cukup tinggi, baik dari kegiatan berbasis industri maupun aktifitas di darat belum menunjukkan kerjasama jual beli karbon antar anggota ASEAN seperti yang telah dlakukan oleh Uni Eropa. Apakah ASEAN memiliki skema perdagan emisi tersendiri atau ada kema lain yang dapat dicontoh seperti yang terjadi di wilayah Uni Eropa.Kata kunci: Perdagangan Karbon; Uni Eropa; ASEAN; Perubahan Iklim
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN PRESPEKTIF UNDANG-UNDNAG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Nurzamzam Nurzamzam; Mardiana Mardiana
Borneo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i2.1718

Abstract

AbstractThe need for housting is increasing every year in Indonesia. Many events of laws and acts of laws that will accur in the business of housing, for example the sale and purchase, case this will potentially give birth to the issue of law which is great if it did not hace an umbrella law that is clearly to provide protection to kosumen of the perpetrators of the business that is not faith either in business housing.Indonesia has made a regulatory law that can be used as a handle to the consumers, is with the birth of Law Number 8 Year 1999 on Protection of Consumers, which regulate the right and obligatuins business actors as well as consumers and Law no.1 of 2011 concerning Housing and Setttlement Areas and their plementing regulations. However, from the perspective of Law no.1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas has not actually been able to protect consumers rights so as to harm the community as consumersKey words : legal protection ; sale and purchase ; housingAbstrakKebutuhan akan perumahan semakin meningkat setiap tahunnya di Indonesia. hal ini akan berpotensi melahirkan persoalan hukum yang besar jika tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan kepada kosumen dari pihak pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalangkan bisnis perumahan. Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pegangan terhadap konsumen, yakni dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta peraturan pelaksanaannya. Namun dari perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman belum secara nyata dapat melindungi hak-hak konsumen sehingga merugikan masyarakat selaku konsumen.Kata kunci : perlindungan hukum; jual beli; perumahan
MENGAGAS PENGUATAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGAMANAN DAN PENGAWALAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI Makrun Makrun; Fenty U. Puluhulawa; Lusiana Margareth Toijow
Borneo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i2.1712

Abstract

ABSTRAKTujuan Penelitian ini adalah menganalisis kedudukan hukum Direktorat (D) Kejaksaan Agung dalam melakukan pengamanan dan pengawalan pembangunan untuk mencegah tindak pidana korupsi; menganalisis mekanisme kerja Direktorat (D) Kejaksaan Agung dalam melakukan pengamanan dan pengawalan pembangunan untuk mencegah tindak pidana korupsi; merumuskan konsep ideal bentuk pengamanan dan pengawalan pembangunan strategis oleh kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi melalui peran Direktorat (D) Kejaksaan Agung Republik indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, dengan mengunakan beberapa pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan perbandingan (comparative approach); kedua, pendekatan perundang-undangan (statute approach); ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil Penelitian ini menujukkan, pertama, bahwa Kedudukan hukum Direktorat D Kejaksaan Republik Indonesia sudah jelas berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Bidang tersebut dibentuk sebagai amanat instruksi presiden tentang aksi pencegahan tindak pidana korupsi dan sebagai spirit kejaksaan sebagai penegak hukum dalam memberantas korupsi; Kedua, bahwa Mekanisme kerja Direktorat D Kejaksaan Republik Indonesia sudah jelas dimuat dan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dimana titik sentralnya adalah untuk melakukan pengawalan dan pengamanan pembangunan yang bersifat strategis; Ketiga, bahwa Penerapan aplikasi “JAGA DESA” di lingkup Direktorat D sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja Direktorat D dalam mengawal pengelolaan anggaran pembangunan strategis di seluruh daerah Republik Indonesia.Kata Kunci: Kejaksaan; Tindak Pidana Korupsi; Pengamanan Dan Pengawalan Pembangunan.ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the legal position of the Directorate (D) of the Attorney General's Office in safeguarding and overseeing development to prevent corruption; analyze the work mechanism of the Directorate (D) of the Attorney General's Office in securing development safeguards and guarding corruption; formulating an ideal concept of the form of securing and escorting strategic development by the prosecutor's office in preventing acts of corruption through the role of the Directorate (D) of the Indonesian Attorney General's Office This study uses normative legal research, using several approaches, namely: first, the comparative approach; second, the statutory approach; third, conceptual approach (conceptual approach). The results of this study show, firstly, that the legal position of the Directorate D of the Attorney General of the Republic of Indonesia is clear based on the Attorney General's Regulation Number: PER-006 / A /JA / 07/2017 Regarding the Organization and Work Procedures of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia The field was formed as a mandate of the president's instructions on acts of preventing acts of corruption and as a spirit of the prosecutor's office as law enforcers in combating corruption; Second, that the work mechanism of the Directorate D of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is clearly contained and regulated in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: PER-006 / A / JA / 07/2017 Regarding the Organization and Work Procedures of the Republic of Indonesia Attorney's Office, where the central point is to conduct escort and securing strategic development; Third, that the application of the application "JAGA DESA" in the scope of Directorate D as an effort to maximize the performance of Directorate D in overseeing the management of strategic development budgets in all regions of the Republic of Indonesia.Keywords: Prosecutor's Office; Corruption Crime; Safeguarding And Supervision Of Development.
PROSPEKTIF MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT Susanti Hasan; Nur Muhammad Kasim; Lusiana Margareth Tijow
Borneo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i2.1713

Abstract

ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Mengetahui hambatan dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bone Bolango; Menciptakan Model Pengawasan yang ideal dalam mewujudkan transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula penelitian lapangan. Pendekatan yang dugunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (statute Approach); Pendekatan kasus (Case Approach); dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan: Pertama, bahwa Implementasi pengelolaan keuangan desa yang sebagaimana diamanatkan oleh UU Tentang Desa dan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan, sebagian dari Desa yang diteliti secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan, namun secara target waktu tidak sesuai dengan peraturan. Dalam tahap pelaksanaan pada desa yang diteliti, secara prosedur sebagian sudah sesuai peraturan meskipun tuntutan terhadap pemerintah desa untuk mewujudkan transparansi belum maksimal. Dalam tahap penatausahaan dan Tahap pelaporan pada desa yang diteliti dapat dikatakan sudah sesuai aturan walaupun subtansi terhadap penatausahan belum sempurna kemudian dapat sebagian desa dikatakan sudah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. Kedua, Hambatan dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di lokasi desa yang diteliti dapat disimpulkan adalah keterbatasan pemahaman perangkat Desa terhadap Regulasi, faktor ketersediaan Sumberdaya manusia (SDM) , Partisipasi Masyarakat dan serta faktor pengawasan. Ketiga, bahwa Untuk mewujudakan Model Pengawasan yang ideal terhadap pengelolaan keuangan desa, peneliti merekomendasikan Model Pengawasan berbasis masyarakat (Community Based Monitoring) dimana lebih memperkuat keterlibatan masyarakat desa didalam pelaksanaan pembangunan desa, tidak hanya dari aspek perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga adalah keterlibatan dalam pengawasan.Kata Kunci: Transparansi; Keuangan Desa; Pengawasan berbasis masyarakaABSTRACTThe purpose of this study is to Analyze the Implementation of Village Financial Management according to Law Number 6 of 2014; Knowing the obstacles in realizing transparency in village financial management in Bone Bolango Regency; Creating an ideal Oversight Model in realizing transparency in Village Financial Management in Bone Bolango Regency. This research uses empirical legal research. Empirical legal research or in other terms commonly called sociological legal research or also called field research. The approach used in this study is the statute approach; Case Approach; and Conceptual Approach. The results of this study indicate: First, that the implementation of village financial management as mandated by the Law on Villages and Permendagri 20 of 2018 concerning village financial management. In the planning stage, some of the villages studied were in accordance with the procedures in accordance with the regulations, but the target time was not in accordance with the regulations. In the implementation phase of the village under study, the procedure was partly in accordance with the regulations even though the demands on the village government to realize transparency were not optimal. In the administration stage and the reporting stage in the villages studied it can be said to be in accordance with the rules even though the substance of the administration is not yet perfect then some villages can be said to be on time and in accordance with the regulations. Second, the obstacles in realizing transparency in the management of village finances at the location of the village under study can be concluded is the limited understanding of the Village apparatus on Regulation, the availability of human resources (HR), Community Participation and as well as supervision factors. Third, that in order to create an ideal Oversight Model for village financial management, researchers recommend a Community Based Monitoring Model which further strengthens the involvement of rural communities in the implementation of village development, not only from the planning and implementation aspects, but also is an involvement in supervision .Keywords: Transparency; Village Finance; Community-based supervision.
Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42/2009 dan Undang-Undang No25/2007 Alba Liliana Sanchez; Mustaqim Mustaqim; Agus Satory
Borneo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i2.1714

Abstract

ABSTRACTThe rise of online fraud practices with investment mode in DKI Jakarta is influenced by 2 (two) factors, namely the community's ignorance about investment through the online platform. Other factors are not yet optimal for law enforcement to take preventative measures by informing the public about the dangers of online investment.The purpose of this research is to better understand the legal interpretation of online fraud cases with investment mode. Another goal is for the public to be more careful with online investment offers that promise multiple benefits.The research approach is the legal sociology approach. Observations indicate that law enforcement by the National Police against suspected online investment fraud has not been carried out optimally because investigators only use the articles of the Criminal Code and the ITE Law. But not using Law Number 42/2009, and Law Number 25/2007, investigators must also immediately break the chain of online fraud practices.Keywords : Legal Interpretation, Online Fraud, Investment Mode.ABSTRAKMaraknya praktek penipuan online dengan modus investasi di DKI Jakarta dipengaruhi 2 (dua) faktor yaitu faktor ketidaktahuan masyarakat perihal investasi melalui platform online. Faktor lainnya belum optimalnya penegak hukum untuk melakukan langkah pencegahan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahayanya investasi online.Tujuan penelitian ingin lebih memahami penafsiran hukum perkara penipuan online dengan modus investasi. Tujuan lainnya agar masyarakat lebih berhati-hati dengan penawaran investasi online yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda.Pendekatan penelitian yaitu pendekatan Sosiologi hukum. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Polri terhadap tersangka penipuan investasi online, belum berlangsung optimal karena penyidik hanya menggunakan pasal-pasal KUHP dan Undang-Undang ITE. Namun tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2009, dan Undang-Undang Nomor 25/2007, penyidik juga harus segera memutus mata rantai praktek penipuan online tersebut.Kata kunci: Interpetasi Hukum, Penipuan Online, Modus Investasi.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023 Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 5, No 1 (2021): Volume 5, No 1 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020 Volume 4 No 1 Juni 2020 Volume 3, No 2, Desember 2019 Volume 3, Nomor 1, Juni 2019 Volume 2, No 2, Desember 2018 Volume 2, No 1 Juni 2018 Volume 1, No 2 Desember 2017 Volume 1, No 1 Juni 2017 More Issue